Ketua DPR RI Marzuki Alie berharap ada perubahan dalam penerapan hukuman kepada koruptor Indonesia di masa mendatang. Politikus Partai Demokrat itu mengaku sangat gemas melihat para terpidana kasus korupsi berada di dalam di penjara tapi tetap melakukan aktivitas seperti biasa.
"Seharusnya disediakan sebuah pulau. Hukumannya koruptor itu dikirim ke sebuah pulau lalu diberi alat untuk bertani atau berkebun," kata Marzuki saat menghadiri acara Temu Nasional Komunitas Masyarakat Sriwijaya Indonesia di Gedung Bhakti Wanitatama Yogyakarta, Sabtu malam, 9 Juni 2012.
Meletakkan terpidana korupsi di sebuah pulau dari ribuan pulau di Indonesia menurut Marzuki bukanlah kerja rodi seperti zaman Jepang. Namun lebih untuk membuat para koruptor bisa merasakan duit dengan jerih payah sendiri.
"Jadi kalau panennya berhasil mereka baru bisa makan. Kan menguntungkan negara juga itu bisa untuk eskpor jika hasilnya bagus," kata dia.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyayangkan koruptor sampai saat ini masih dibiayai pemerintah. "Mereka (para koruptor) itu lalu jadi gemuk setelah keluar," kata dia.
Hukuman lain bagi koruptor yang dirasa efektif adalah dengan mencabut gelar akademis di perguruan tinggi atau sekolah tempat dia menuntut ilmu sebelumnya. "Sebaiknya saat mau wisuda itu juga disertai pembuatan pernyataan bahwa jika tersandung korupsi siap dicabut gelarnya," kata dia.
Meski demikian, di antara dua ancaman itu, juga diharapkan tak hanya melibatkan politikus dan akademisi, tapi juga kaum agama dan rohaniwan, di mana bagi yang korup tidak akan didoakan saat meninggal dunia. "Kalau semakin banyak sanksi yang mengepung, korupsi lebih bisa dicegah," kata dia.
tumben omongannya bener... idenya lumayan bagus.... tapi berani bikin kaya begituh?....
"Seharusnya disediakan sebuah pulau. Hukumannya koruptor itu dikirim ke sebuah pulau lalu diberi alat untuk bertani atau berkebun," kata Marzuki saat menghadiri acara Temu Nasional Komunitas Masyarakat Sriwijaya Indonesia di Gedung Bhakti Wanitatama Yogyakarta, Sabtu malam, 9 Juni 2012.
Meletakkan terpidana korupsi di sebuah pulau dari ribuan pulau di Indonesia menurut Marzuki bukanlah kerja rodi seperti zaman Jepang. Namun lebih untuk membuat para koruptor bisa merasakan duit dengan jerih payah sendiri.
"Jadi kalau panennya berhasil mereka baru bisa makan. Kan menguntungkan negara juga itu bisa untuk eskpor jika hasilnya bagus," kata dia.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyayangkan koruptor sampai saat ini masih dibiayai pemerintah. "Mereka (para koruptor) itu lalu jadi gemuk setelah keluar," kata dia.
Hukuman lain bagi koruptor yang dirasa efektif adalah dengan mencabut gelar akademis di perguruan tinggi atau sekolah tempat dia menuntut ilmu sebelumnya. "Sebaiknya saat mau wisuda itu juga disertai pembuatan pernyataan bahwa jika tersandung korupsi siap dicabut gelarnya," kata dia.
Meski demikian, di antara dua ancaman itu, juga diharapkan tak hanya melibatkan politikus dan akademisi, tapi juga kaum agama dan rohaniwan, di mana bagi yang korup tidak akan didoakan saat meninggal dunia. "Kalau semakin banyak sanksi yang mengepung, korupsi lebih bisa dicegah," kata dia.
tumben omongannya bener... idenya lumayan bagus.... tapi berani bikin kaya begituh?....
