Dua Pewaris Anas Kalau Dilengserkan sbg Ketua Umum, Ternyata Berbau Aroma Korupsi jua

Ketua Umum DEMOKRAT yg Terancam Dilengserkan Paksa, Anas Urbaningrum

Jika Terjadi Penggulingan
Jhony Allen & Max Akan Gantikan Posisi Anas
Jumat, 15 Juni 2012 | 15:45 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terus digoyang. Wacana pelengseran Anas mencuat ke publik setelah para pendiri Partai Demokrat melakukan silaturahmi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I.

Acara silaturahmi tersebut dibuat oleh Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat yang diketuai oleh Ventje Rumangkang, digelar di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam. Anas diundang tetapi tidak datang karena ada acara di daerah. Wacana penggulingan Anas terus bergulir karena popularitas partai menurun akibat beberapa pengurus pusat terlibat kasus korupsi. Siapa yang akan gantikan Anas jika hal itu benar-benar terjadi?

Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Nurpati menegaskan tidak ada wacana penggulingan Anas. Namun jika nantinya posisi Anas dicopot atau mengundurkan diri maka tanggung jawab dan tugas ketua umum akan dipegang oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. "Harus diangkat semacam presidium. Untuk sementara ada waketum," ujar Nurpati disela-sela acara nonton bareng di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (15/6/2012).

Menurutnya, jika situasi ini terjadi DPP memiliki kewenangan untuk mengatur tugas-tugas yang ditinggalkan oleh ketua umum. "Kewenangan tertinggi itu ada di DPP, kecuali untuk menentukan capres dan cawapres," imbuhnya. Saat ini, posis Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dijabat oleh dua orang yakni Jhony Allen dan Max Sopacua. Keduanya secara otomatis akan mengambil alih tugas Anas jika nantinya lengser sebelum kongres selanjutnya. "Itu otomatis. Kecuali itu dibentuk yang namanya presidium. Itu bersama-sama," ucap Nurpati
http://nasional.inilah.com/read/deta...an-posisi-anas

Max Sopacua dan Jhony Allen dan Max Sopacua kental bau Korupsi ...

Quote:

KPK Panggil Jhonny Allen Marbun Terkait PLTS 20 April 2012 | 10:15 wib Wakil Ketua Demokrat, Jhony Allen JAKARTA, suaramerdeka.com - Lama namanya tidak terdengar, Jhonny Allen Marbun kembali dipanggil terkait kasus korupsi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kepala bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Jhonny rencananya diperiksa untuk tersangka Neneng Sri Wahyuni. ''Yang bersangkutan (Jhonny) dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi,'' ujar Kepala bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Jumat (20/4). Hingga pukul 10.00, Jhonny belum juga memenuhi panggilan penyidik KPK. Dalam kasus ini, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, yang juga terpidana kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Mindo Rosalina Manulang mengungkapkan adanya aliran dana ke Jhonny dalam proyek senilai Rp8,9 miliar. Proyek ini dimenangkan oleh PT Alfindo yang kemudian disubkontrak kepada beberapa perusahaan lain. KPK menemukan kerugian keuangan negara sebanyak Rp3,8 miliar dalam proyek tersebut. Selain Neneng, KPK juga telah lebih dulu menetapkan Timas Ginting selaku pejabat komitmen di Ditjen P2MKT sebagai tersangka. Seperti diketahui, Jhonny pernah dilaporkan oleh Salestinus Angelo Ola. Selestinus yang mengaku pernah menjadi ajudan Jhonny selama tiga tahun dari 2005-2008 ini mengetahui betul tentang praktek mafia anggaran yang dilakukan Jhonny karena dia sering diminta untuk bolak-balik mengantarkan uang ataupun berkas. http://www.suaramerdeka.com/v1/index...n-Terkait-PLTS ICW: KPK Harus Periksa Max Sopacua Max Sopacua sudah pernah diperiksa terkait transaksi mencurigakan anggota Badan Anggaran. Selasa, 24 April 2012, 19:34 WIB Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua VIVAnews - Nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, disebut-sebut masuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai salah satu dari 2.000 pemilik transaksi mencurigakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa Max. Hal ini untuk menelusuri data PPATK tersebut. "Harus diperiksa apakah transaksi tersebut mengandung unsur pidana atau tidak," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho, di Jakarta, Selasa 24 April 2012. Menurut Emerson, perlu juga ditelusuri apakah ada unsur pencucian uang. "Memang harus ditelusuri unsur korupsi atau pencucian uang," ujarnya. Secara terpisah, Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan KPK wajib menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran dalam transaksi mencurigakan itu. Menurut Uchok, sebenarnya tidak sulit bagi KPK untuk menelusuri dugaan tersebut karena beberapa nama anggota DPR yang disebut terlibat itu sudah pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi. "Jadi seharusnya KPK tak usah ragu untuk memeriksanya. Lanjut saja terus," kata Uchok. Diberitakan, Max diduga melakukan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai total lebih dari Rp1,85 miliar. Selain Max, ada dua nama lain yang juga berasal dari DPR. Menanggapi hal tersebut, Max mengaku tidak pernah terlibat. Max bersedia melaksanakan pembuktian terbalik atas harta miliknya. "Karena bisa saja nama saya dipakai dengan nomor rekening berbeda. Bisa saja nama saya dicatut. Apalagi tidak ada pembuktian sampai sekarang," kata dia. "Saya tidak berbuat itu." Lagipula, Max menilai data transaksi itu pun tetap harus divaliditasi. "Yang termasuk mencurigakan itu seperti apa? PPATK harus sampaikan itu." Max pun mengaku pernah diperiksa KPK terkait transaksi mencurigakan yang kemudian menyeret anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka. Dia menilai penegak hukum harus memiliki cukup bukti ketika menyeret seseorang menjadi tersangka, seperti yang dialami Wa Ode. "Karena bisa saja nomor rekening dan nama berbeda." Sementara Ketua PPATK M Yusuf menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan nama-nama legislator yang melakukan transaksi mencurigakan. "Nama itu rahasia. Apalagi kasus ini (2.000 transaksi mencurigakan) masih dalam proses," kata Yusuf. http://nasional.vivanews.com/news/re...sa-max-sopacua

---------------

DEMOKRAT memang semakin akan tambah berantakan saja kalau Anas dilengserkan dan yang dinaikkan 2 elitnya yang juga sedang bermasalah dengan korupsi. Apa ada jaminan, media dan KPK serta Kejaksaaan akan diam dan membiarkan mereka berdua naik dengan tenangnya tanpa kasus korupsinya akan diungkit-ungkit kembali? Itu namanya, ibarat lepas dari mulut harimau, terjerumus ke mulut buaya ... :D