"Angelina Effect", Korupsi Kemendikbud, 16 Rektor PTN se Indonesia akan Diperiksa KPK

KORUPSI KEMENDIKBUD
Rektor Penerima Uang Akan Diperiksa
Kamis, 7 Juni 2012

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa meminta keterangan para rektor universitas negeri yang diduga menerima uang proyek pengadaan peralatan laboratorium univeritas tersebut. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Rabu (6/6). "Ada Kemungkinan, kalau keterangan itu memang diperlukan," kata Johan.

Berdasarkan informasi di KPK, nilai proyek pengadaan sarana dan prasarana Kemendiknas di 16 universitas yang diduga dikorupsi Angelina mencapai Rp 600 miliar.

Data dari KPK menyebutkan, ke-16 universitas negeri itu adalah Universitas Sumatera Utara dengan nilai proyek Rp 30 miliar, Universitas Brawijaya Rp 30 miliar, Universitas Udayana Rp 30 miliar, Universitas Jambi Rp 30 miliar, Universitas Negeri Jakarta Rp 45 miliar, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Rp 45 miliar, Universitas Jenderal Soedirman Rp 30 miliar, Universitas Sriwijaya Rp 75 miliar, Universitas Tadulako Rp 30 miliar, Universitas Nusa Cendana Rp 20 miliar, Universitas Pattimura Rp 35 miliar, Universitas Negeri Papua Rp 30 miliar, Universitas Sebelas Maret (UNS) Rp 40 miliar, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Rp 50 miliar, Universitas Negeri Malang Rp 40 miliar, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) sebesar Rp 40 miliar.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengatakan bahwa tersangka Angelina Sondakh menerima uang Rp 5,5 miliar dari tiga universitas terkait penganggaran proyek pembangunan sarana dan prasarana tersebut. Tiga universitas itu, menurut Nazaruddin, adalah Universitas Haluoleo Sulawesi Tenggara, Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, dan Universitas Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Selain uang dari universitas, katanya, Angelina juga menerima duit dari pihak lain sehingga total uang yang diterimanya mencapai Rp 10 miliar dalam kurun waktu 2010-2011.

Nazar menuturkan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memerintahkan dirinya untuk membuat satu juta lembar kalender. Uang itu kemudian dikumpulkan oleh Angelina "Angie" Sondakh dari kontraktor yang mengerjakan proyek di universitas itu.

Uang proyek diserahkan dalam dua tahap. Tahap pertama Tahun 2010 saat pembahasan APBNP dan tahap kedua pada Januari 2011 untuk membayar kalender.

"Uang Rp 10 miliar tersebut digunakan untuk kegiatan Mas Anas deklarasi maju jadi Ketua Umum Partai Demokrat, bayar hotel Sultan, dan sisanya Rp 2,5 miliar untuk bayar kalender," terang Nazar.

Penyidik KPK juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof DR Ir Herry Suhardiyanto. Namun, karena yang bersangkutan ke luar negeri, sehingga pemeriksaan dijadwal ulang Kamis hari ini.
Rektor Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Basyir Cyio, mengaku siap diperiksa KPK. "Kalau diundang atas nama lembaga, tentu saya hadir," kata Basyir saat dihubungi wartawan.

Terkait proyek pengadaan sarana dan prasarana universitas, Basyir mengatakan kalau program itu diadakan pada 2009-2010. "Masanya almarhum Sahabudin Mustafa (rektor sebelumnya--Red). Saya baru dilantik Maret 2011," ujarnya.

Basyir mengakui dirinya pernah mendengar pembagian uang pada saat itu. Namun dia mengaku tidak tahu persis apakah pembagian uang tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan universitas yang tengah disidik KPK atau tidak.

Setelah menjabat rektor, diakui Basyir, dirinya pernah diajak bertemu oleh anggota DPR, namun tawaran itu ditolaknya.
Sementara itu, hari ini, KPK dijadwalkan mengumumkan hasil verifikasi kekayaan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Besok sore (hari ini--Red) ada pengumuman harta kekayaan Cagub dan Wagub," kata Johan Budi.

Dikatakan Johan, semua pimpinan KPK akan menyaksikan langsung pengumuman hasil verifikasi harta kekayaan yang dilakukan oleh tim LHKPN KPK. "Ada pimpinan KPK lama dan baru di pengumuman tersebut," katanya.
Johan menambahkan, sebelum pengumuman digelar, KPK terlebih dulu akan memverifikasi harta kekayaan cagub Alex Noerdin di kediaman Gubernur Sumatera Selatan itu di Palembang. "Verifikasi digelar pada Kamis pagi, sekitar jam 10.00 WIB," ujar Johan.

Untuk diketahui, KPK mulai memverifikasi kekayaan cagub DKI Jakarta dan wakilnya, sejak kemarin. Verifikasi digelar di kediaman masing-masing kandidat. Cagub pertama yang diverifikasi adalah Walikota Solo, Joko Widodo.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=304856

----------------

Gila, 16 Rektor kok bisa digoda dan takluk kepada seorang Angelina?

:berduka