Jadi Sototan Tajam Publik, Presiden SBY Diminta Evaluasi Andi Mallarangeng

Andi Mallarangeng Jadi Sorotan Tajam
Jumat, 1 Juni 2012 | 14:04 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Menpora Andi Mallarangeng menghadapi jepitan dari berbagai penjuru, baik dari dalam Partai Demokrat maupun dari luar parpol, termasuk tekanan publik yang menguat. Bahkan ada pula desakan mundur dari posisinya.

Terhadap meluasnya tekanan ini, Menpora Andi menyatakan siap bertanggungjawab jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dalam proyek pembangunan komplek olahraga Hambalang, Sentul itu.

Mantan Wakil Ketua Komisi X DPR Hakam Naja menyatakan, proyek pembangunan pusat olah raga di Hambalang, Bogor merupakan proyek ambisius Andi Malarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Proyek ini pun sempat mendapat tentangan dari sejumlah anggota Komisi X.

Dalam paparannya tempo hari, Menpora mengatakan ingin membuat Senayan Kedua. Sempat terjadi perdebatan di kalangan anggota Komisi X waktu yang mempermasalahkan kenapa harus ada Senayan kedua kalau Senayan masih bagus dan bisa digunakan.

Ingat bahwa pembahasan soal Hambalang dimulai pada akhir 2009. Saat itu Komisi X sepakat untuk membangun sekolah olahraga menggantikan sekolah yang di Ragunan, Jakarta Selatan.

Andi Malarangeng dalam paparannya ingin menjadikan proyek ini sebagai sport centre. Inilah yang ditentang oleh sejumlah anggota komisi. Komisi X DPR tak pernah merestui perubahan dari proyek sekolah olahraga menjadi sport centre.

Akibatnya, proyek Hambalang itu menjadi rumor tak sedap. Kalangan DPR justru terkejut ketika kisruh soal Hambalang merebak di media. Kasus proyek Hambalang pun menjalar kemana-mana termasuk ke Kementerian Keuangan. Sudah 60 lebih orang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun hingga kini belum ada kemajuan yang berarti.

Tahun lalu, terdakwa kasus korupsi yang juga Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin malah menyembut nama-nama bekas rekan separtainya dalam kasus ini seperti Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Saan Mustofa, dan Ketua Fraksi Demokrat DPR, Jafar Hafsah.

Kini amblesnya gedung di proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang itu tidak mengagetkan sebagian anggota Komisi X. Sebab, saat meninjau lokasi beberapa waktu lalu, anggota Dewan sudah melihat tanda-tanda proyek ''ambisius'' itu bermasalah.

Artinya, Andi Mallarangeng pun bisa terseret masalah kalau KPK menemukan cukup bukti awal untuk menjadikan dirinya tersangka. Karir politik Andi kini sedang dipertaruhkan. http://nasional.inilah.com/read/deta...-sorotan-tajam


Presiden SBY Diminta Evaluasi Andi Mallarangeng
Jumat, 1 Juni 2012 | 11:04 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mengevaluasi kinerja Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng. "Kalau kita lihat ya perlu lah dievaluasi," kata anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dedi Gumelar, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku tidak puas dengan kinerja Menpora selama ini. Hanya saja, sebagai mitra kerja, ia tidak punya kewenangan untuk mengevaluasi. "Terus terang saya sebagai anggota Komisi X DPR ya tidak puas. Yang punya wilayah itu kan Presiden. Saya ingin objektif saja. Kita kan dari partai oposisi, nanti dikira subjektif," jelasnya.

Menurutnya, banyak yang perlu diperbaiki. Menurut pria yang akrab disapa Miing ini, manajemen kepemimpinan Andi yang perlu dievaluasi oleh Presiden. Terbukti salah satu proyek di Kementerian Pemuda dan Olah Raga sedang disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni pembangunan kompleks olah raga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Proyek tersebut bernilai Rp1,175 miliar dan disebut-sebut proyek sulapan. Sebab, jumlah anggarannya bisa berubah dari yang direncanakan semula Rp125 miliar menjadi Rp1,175 triliun. "Tata kelola dan manajemen itu yang perlu diperbaiki. Dan manajemen salah satunya adalah tergantung pada kepemimpinan," katanya
http://nasional.inilah.com/read/deta...i-mallarangeng

Demokrat Tunggu Proses Politik Andi Mallarangeng
Kamis, 31 Mei 2012 | 16:21 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, pihaknya menunggu proses politik terkait Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang, Bogor. Atas kasus itu sejumlah pihak termasuk Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat meminta Andi Mallarangeng mundur dari jabatatannya sebagai menpora. "Kita tunggu prosesnya saja, biar berjalan. Ini kan wilayah politik juga, biarlah politik berjalan dulu. Kalau permintaan Ruhut wajar saja seperti itu," ujar Max Sopacua di gedung DPR, Kamis (31/5/2012).

Max meminta publik untuk tidak terlalu menganggap negatif terhadap Partai Demokrat. Sebab, untuk urusan korupsi, Partai Demokrat akan tetap tegas. Terbukti, sejumlah kader Demokrat dipecat dan diberhentikan dari jabatannya. "Kami tahu kondisinya, semua harus patuh kepada Ketua Dewan Pembina pak SBY. Dan Demokrat sudah memberikan bukti siapa yang tersangka dalam korupsi akan dicopot. Contohnya, figurnya kan sudah ada, seperti bu Angie dan pak Nazar," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan persoalan melepaskan jabatan sebagai menpora adalah urusan presiden. Walau dia juga percaya kapasitas Andi Mallarangeng. "Pak Andi tahu apa yang akan dilakukan, ada pemimpinnya yaitu presiden. Dia akan tahu diri lah," katanya. Desakan mundurnya menpora diungkapkan Ruhut Sitompul. Ketua Divisi Kominfo DPP Partai Demokrat tersebut meminta Andi mundur sebelum nantinya dicopot
http://nasional.inilah.com/read/deta...i-mallarangeng



DPR Tak Pernah Sepakati Perubahan Proyek Hambalang
RABU, 30 MEI 2012 | 15:12 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR, Zulfadhli, menyatakan Komisi X tak pernah menyepakati perubahan proyek sekolah olahraga Hambalang menjadi sport centre. Ia membenarkan pernyataan rekannya, Dedi Gumilar, bahwa anggaran pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang ''ajaib''.

Menurut dia, anggaran itu tidak pernah disetujui Komisi X, tetapi masuk dalam APBN Perubahan 2010. "Makanya kami sempat kaget, kok tiba-tiba masuk APBN Perubahan," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Rabu, 30 Mei 2012. Zul mengatakan pembahasan soal Hambalang pertama kali dilakukan pada 20 Januari 2010. Dalam rapat kerja dengan Komisi X, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menyatakan keinginannya untuk meningkatkan proyek sekolah olahraga Hambalang menjadi sport centre. "Memang Menpora sebutkan ini melanjutkan program sebelumnya, tapi dikembangkan. Waktu itu sudah disebutkan total proyeknya Rp 1,2 triliun dan sudah ada anggaran di 2010 sebesar Rp 200 miliar," kata dia.

Namun usulan perubahan dari sekolah olahraga menjadi sport center itu, lanjut dia, tidak serta-merta disepakati Komisi X. Ia mengatakan, dalam kesimpulan rapat disebutkan bahwa Komisi X meminta Menpora untuk menjelaskan rencana pembangunan Hambalang. "Kami minta dibuat raker khusus membahas Hambalang," kata dia. "Tapi rapat kerja ini tidak pernah digelar sampai sekarang." Zul mengatakan Komisi X tak pernah menyatakan setuju dengan perubahan proyek yang semula beranggaran Rp 125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun. Ia pun mengaku terkejut ketika melihat anggaran tambahan pada APBN Perubahan 2010 sebesar Rp 275 miliar. "Apalagi tiba-tiba Pak Menteri minta tambahan anggaran di 2011 dengan alasan sudah disetujui Menteri Keuangan proyek ini multiyears," katanya.

Karena alasan sudah disetujui Menteri Keuangan inilah, akhirnya Komisi X menyepakati anggaran tambahan sebesar Rp 400 miliar. Namun, ia menambahkan, Komisi X meminta agar Menpora mengevaluasi secara menyeluruh perencanaan dan pelaksanaan proyek Hambalang. "Kami minta dievaluasi setelah ribut-ribut di media soal Hambalang ini. Ini setelah kami meninjau langsung ke Hambalang," kata dia.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...oyek-Hambalang

--------------

Semua pihak tak usah menggurui Pak SBY. Beliau juga sudah paham akan hal itu, apalagi dulu ketika audensi di Cikeas saat akan dibentuknya Kabinet KIB II, semua calon menteri itu dimintai beliau tanda-tangani kontrak politik, bahwa bersedia dipecat dari Kabinet bila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tapi bila bercermin dari kasus yang menimpa anggota DPR aktif yang positip menjadi tersangka korupsi, seperti kasus Anggelina Sondakh, yang bersangkutan hingga saat ini belum dipecat oleh resmi oleh pihak DPR. Maka, sama-sama Pejabat Tinggi Negara, kenapa harus ada diskriminasi perlakuan?

Kayaknya pak SBY akan menunggu proses hukum dululah, kagak asal main pecat! Minimal sampai status si Andi Mallarangeng menjadi tersangka korupsi Wisma Hambalang itu dulu oleh KPK. Bila itu sudah ada, baru beliau punya alasan kuat bertindak. Don't worry, man! Masih ingat kasus terpidana korupsi yang menimpa mantan Pejabay BI, Aulia Pohan? Meskipun itu besannya, beliau tak pandang bulu untuk membiarkannya di adili dan masuk bui, bukan? Apalagi cuman si Andi Mallaraneng doank, kagak bakalanlah SBY yang mantan tentara itu akan takut melihat kumisnya si daeng satu ini.

:beer: