Danrem Di Papua Dijabat Jenderal
Minggu, 17 Juni 2012 , 10:28:00
JAKARTA - Markas Besar TNI melakukan rotasi besar-besaran di sejumlah posisi strategis. Beberapa jabatan utama itu misalnya di pos Komandan Paspampres, Komandan Jenderal Kopassus, Irjen TNI, Dansesko TNI dan beberapa Panglima Kodam. Selain itu, TNI juga menugaskan tiga jenderalnya menjadi komandan Korem di Papua.
"Mutasi ini wajar karena memang ada sejumlah perwira tinggi yang pensiun dan ada juga yang promosi," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul di Jakarta kemarin. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/392/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 46 Pati TNI yang terdiri dari :" 5 Pati di lingkungan Mabes TNI, 16 Pati di lingkungan TNI AD, 10"Pati di lingkungan TNI AL, 8 Pati di lingkungan TNI AU, 4 Pati di lingkungan Kemhan RI, 1 Pati di lingkungan Wantannas, 1 Pati di lingkungan Kemenko Polhukam RI, dan 1 "Pati di lingkungan Lemhannas RI.
Mayjen Agus Sutomo yang sehari-hari menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden berpindah jabatan menjadi Komandan Jendral Korps Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus). Sutomo memang dikenal sebagai jenderal yang meniti karir sejak muda di Kopassus. Saat ini, jenderal bintang dua ini masih menjalani tugas negara di luar negeri mendampingi presiden.
Pengganti Agus Sutomo di Paspampres adalah Brigjen Doni Munardo yang sekarang menjabat Wadanjen Kopassus. Doni dulu pernah menjadi komandan group A (melekat pada presiden) Paspampres sebelum jadi orang nomor dua di Kopassus. "Terima kasih supportnya, Insya Allah kita akan jalani amanah sebaik-baiknya," kata Doni saat dihubungi.
Di lingkungan wartawan yang biasa bertugas meliput acara presiden, Doni dikenal ramah. Dia juga sering memfasilitasi media agar tetap bisa bertugas dengan baik tanpa membahayakan keamanan presiden.
Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Wisnu Bawa Tenaya yang putra Bali kembali bertugas di pulau seribu Pura itu. Dia menjadi Pangdam IX Udayana. Menggantikan Mayjen Leonard yang akan bertugas sebagai Irjen TNI AD.
Jabatan Irjen TNI akan dijabat Mayjen Gerhaan Lantara dan Komandan Sekolah Staf Komando Mabes TNI dijabat Marsda Ida Bagus Putu Dunia.
Di Papua, empat komandan Korem akan dijabat seorang jenderal bintang satu. TNI berpendapat, posisi perbatasan membutuhkan pemimpin wilayah seorang jenderal untuk meningkatkan potensi pengamanan.
Empat komandan korem itu adalah Danrem 171/PVT dari Kolonel Eka Wiharsa kepada Brigjen Pandji Suko Hari Yudho, Danrem 172/PWY dari Kolonel Ibnu Triwidodo, S.Ip kepada Kolonel Joppye Onemsimus Wayangkau.
Lalu, jabatan Danrem 173/PVB dari Kolonel Hendri Pahuruman Lubis kepada Kolonel FX Bangun Pratiknyo, S.Sos, Kemudian Danrem 174/ATW dari Kolonel Ratman Wiady kepada Kolonel Edy Rahmayadi. Semua colonel akan naik pangkat menjadi brigjen.
Danrem 171 Brigjen Pandji Suko Hari Yudho saat dihubungi dari Jakarta mengaku siap bertugas semaksimal mungkin di Sorong. "Komunikasi kita tetap lah, silahkan saja update informasi soal Sorong dari Jakarta," katanya. Sebelumnya Pandji pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD.
http://www.jpnn.com/read/2012/06/17/...abat-Jenderal-
Percepatan Provinsi Papua Tengah jadi Solusi
Senin, 08 Agustus 2011 , 06:26:00
JAKARTA - Ketegangan di bumi Cenderawasih beberapa hari ini diduga karena permasalahan ketimpangan ekonomi dan perhatian pemerintah pusat. Sejumlah kalangan di Papua meminta usulan pembentukan provinsi Papua Tengah dipercepat realisasinya.
Hari ini, 50 anggota tim pemekaran Provinsi Papua Tengah diagendakan untuk bertemu dengan Presiden dan pejabat lembaga tinggi negara di Jakarta. Ketua rombongan tim 502 percepatan Provinsi Papua Tengah Luther Rumpadus mengakui rencana pertemuan rombongan tim 502 dengan Presiden telah diagendakan melalui protokoler pihak sekretariat negara. "Inti pertemuan tim 502 dengan pejabat tinggi negara dan Presiden SBY ingin meminta percepatan keberadaan Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota di Biak serta menetapkan Laksma TNI (Purn) Dicik Henks Wabiser sebagai pejabat Gubernur Papua Tengah," katanya di Jakarta, Minggu (7/8).
Setelah bertemu Presiden, timnya akan mengunjungi beberapa stasiun televisi swasta pada hari Selasa untuk melakukan wawancara terkait keberadaan Provinsi Papua Tengah yang telah ada melalui penetapan UU No 45 tahun 1999. Provinsi ini diusulkan memiliki ibukota di Kabupaten Biak karena letak wilayahnya sangat strategis secara geografis dan pertahanan keamanan karena memiliki fasilitas bandara bertaraf internasional yang landasannya sepanjang 3.700 meter.
katanya.http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=100086
Pemerintah Canangkan Lima Strategi Dekati Papua
Minggu, 17 Juni 2012 11:14 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Papua dicanangkan pemerintah menjadi tanah damai sejak 2004 lalu. Karenanya, pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang damai, dialog, dan bermartabat dalam mengelola Papua. Hal itu ditegaskan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai dalam siaran persnya di Jakarta, Ahad (17/6). Dikatakan Velix Wanggai, berulang kali, Presiden memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga, termasuk TNI/Polri untuk mengelola Papua dengan hati, tidak berpikir "business as usual", perlu terobosan, dan "thinking outside the box".
Ketika Yudhoyono mendapat amanah menjadi Presiden untuk kedua kali, maka sejak 20 Oktober 2009 Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah mendeklarasikan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan atas konflik yang masih terjadi di tanah Papua. "Setelah Aceh damai, Papua menjadi pekerjaan rumah dari KIB II ini," kata Velix.
Lima posisi dasar pemerintah bagi Papua adalah, satu, menguatkan kedaulatan NKRI dengan tetap menghormati keragaman dan kekhususan rakyat dan wilayah Papua.
Kedua, menata dan mengoptimalisasi pelaksanaan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, ketiga, melakukan affirmative policies sebagai sebuah diskriminasi positif dan rekognisi atas hak-hak dasar rakyat Papua, seperti akses ke perguruan tinggi bermutu, karier di birokrasi dan TNI/Polri, maupun pengusaha asli Papua.
Keempat, mendesain strategi, kebijakan, dan program, termasuk pembiayaan guna percepatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan rakyat Papua.
Kelima, mengedepankan penghormatan atas HAM dan mengurangi tindak kekerasan, baik yang dilakukan kelompok-kelompok separatis Papua maupun yang dilakukan oleh oknum aparat negara diluar batas kepatutan.
http://www.metrotvnews.com/metromain...i-Dekati-Papua
---------------
Persoalan Papua itu sudah menyangkut kedaulatan NKRI dimana negara asing dan antek-antek LSM-nya sudah mulai berhasil memprovokasi rakyat dan Tetua adat di wilayah itu. Kalau negara sudah begitu, otomatislah pendekatan keamanan menjadi prioritas, dimana kehadiran kekuatan militer harus nyata di tengah masyarakat, dan mengingatkan anasir asing beserta antek-anteknya, agar berfikir 1000 kali kalau mau macam-macam dengan uopaya makar pada NKRI. Tenang dan damai dulu suasana kehidupan rakyat, baru semua program ekonomi dan sosial bisa dijalankan.
Kalau suasana belum kondusif dan damai di wilayah itu akibat kekacauan yang sengaja di rekayasa dan di provokasi oleh anasir asing, percumalah semua kebijakan yang mau dibuat Istana itu. Dan kedamian itu, tentu yang diperlukan kehadiran polisi dan tentara yang menjamin wilayah itu benar-benar sudah aman daripada kekisruhan yang dibuat unsur kekuatana asing di tengah masyarakat Papua.
Minggu, 17 Juni 2012 , 10:28:00
JAKARTA - Markas Besar TNI melakukan rotasi besar-besaran di sejumlah posisi strategis. Beberapa jabatan utama itu misalnya di pos Komandan Paspampres, Komandan Jenderal Kopassus, Irjen TNI, Dansesko TNI dan beberapa Panglima Kodam. Selain itu, TNI juga menugaskan tiga jenderalnya menjadi komandan Korem di Papua.
"Mutasi ini wajar karena memang ada sejumlah perwira tinggi yang pensiun dan ada juga yang promosi," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul di Jakarta kemarin. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/392/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 46 Pati TNI yang terdiri dari :" 5 Pati di lingkungan Mabes TNI, 16 Pati di lingkungan TNI AD, 10"Pati di lingkungan TNI AL, 8 Pati di lingkungan TNI AU, 4 Pati di lingkungan Kemhan RI, 1 Pati di lingkungan Wantannas, 1 Pati di lingkungan Kemenko Polhukam RI, dan 1 "Pati di lingkungan Lemhannas RI.
Mayjen Agus Sutomo yang sehari-hari menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden berpindah jabatan menjadi Komandan Jendral Korps Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus). Sutomo memang dikenal sebagai jenderal yang meniti karir sejak muda di Kopassus. Saat ini, jenderal bintang dua ini masih menjalani tugas negara di luar negeri mendampingi presiden.
Pengganti Agus Sutomo di Paspampres adalah Brigjen Doni Munardo yang sekarang menjabat Wadanjen Kopassus. Doni dulu pernah menjadi komandan group A (melekat pada presiden) Paspampres sebelum jadi orang nomor dua di Kopassus. "Terima kasih supportnya, Insya Allah kita akan jalani amanah sebaik-baiknya," kata Doni saat dihubungi.
Di lingkungan wartawan yang biasa bertugas meliput acara presiden, Doni dikenal ramah. Dia juga sering memfasilitasi media agar tetap bisa bertugas dengan baik tanpa membahayakan keamanan presiden.
Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Wisnu Bawa Tenaya yang putra Bali kembali bertugas di pulau seribu Pura itu. Dia menjadi Pangdam IX Udayana. Menggantikan Mayjen Leonard yang akan bertugas sebagai Irjen TNI AD.
Jabatan Irjen TNI akan dijabat Mayjen Gerhaan Lantara dan Komandan Sekolah Staf Komando Mabes TNI dijabat Marsda Ida Bagus Putu Dunia.
Di Papua, empat komandan Korem akan dijabat seorang jenderal bintang satu. TNI berpendapat, posisi perbatasan membutuhkan pemimpin wilayah seorang jenderal untuk meningkatkan potensi pengamanan.
Empat komandan korem itu adalah Danrem 171/PVT dari Kolonel Eka Wiharsa kepada Brigjen Pandji Suko Hari Yudho, Danrem 172/PWY dari Kolonel Ibnu Triwidodo, S.Ip kepada Kolonel Joppye Onemsimus Wayangkau.
Lalu, jabatan Danrem 173/PVB dari Kolonel Hendri Pahuruman Lubis kepada Kolonel FX Bangun Pratiknyo, S.Sos, Kemudian Danrem 174/ATW dari Kolonel Ratman Wiady kepada Kolonel Edy Rahmayadi. Semua colonel akan naik pangkat menjadi brigjen.
Danrem 171 Brigjen Pandji Suko Hari Yudho saat dihubungi dari Jakarta mengaku siap bertugas semaksimal mungkin di Sorong. "Komunikasi kita tetap lah, silahkan saja update informasi soal Sorong dari Jakarta," katanya. Sebelumnya Pandji pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD.
http://www.jpnn.com/read/2012/06/17/...abat-Jenderal-
Percepatan Provinsi Papua Tengah jadi Solusi
Senin, 08 Agustus 2011 , 06:26:00
JAKARTA - Ketegangan di bumi Cenderawasih beberapa hari ini diduga karena permasalahan ketimpangan ekonomi dan perhatian pemerintah pusat. Sejumlah kalangan di Papua meminta usulan pembentukan provinsi Papua Tengah dipercepat realisasinya.
Hari ini, 50 anggota tim pemekaran Provinsi Papua Tengah diagendakan untuk bertemu dengan Presiden dan pejabat lembaga tinggi negara di Jakarta. Ketua rombongan tim 502 percepatan Provinsi Papua Tengah Luther Rumpadus mengakui rencana pertemuan rombongan tim 502 dengan Presiden telah diagendakan melalui protokoler pihak sekretariat negara. "Inti pertemuan tim 502 dengan pejabat tinggi negara dan Presiden SBY ingin meminta percepatan keberadaan Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota di Biak serta menetapkan Laksma TNI (Purn) Dicik Henks Wabiser sebagai pejabat Gubernur Papua Tengah," katanya di Jakarta, Minggu (7/8).
Setelah bertemu Presiden, timnya akan mengunjungi beberapa stasiun televisi swasta pada hari Selasa untuk melakukan wawancara terkait keberadaan Provinsi Papua Tengah yang telah ada melalui penetapan UU No 45 tahun 1999. Provinsi ini diusulkan memiliki ibukota di Kabupaten Biak karena letak wilayahnya sangat strategis secara geografis dan pertahanan keamanan karena memiliki fasilitas bandara bertaraf internasional yang landasannya sepanjang 3.700 meter.
katanya.http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=100086
Pemerintah Canangkan Lima Strategi Dekati Papua
Minggu, 17 Juni 2012 11:14 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Papua dicanangkan pemerintah menjadi tanah damai sejak 2004 lalu. Karenanya, pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang damai, dialog, dan bermartabat dalam mengelola Papua. Hal itu ditegaskan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai dalam siaran persnya di Jakarta, Ahad (17/6). Dikatakan Velix Wanggai, berulang kali, Presiden memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga, termasuk TNI/Polri untuk mengelola Papua dengan hati, tidak berpikir "business as usual", perlu terobosan, dan "thinking outside the box".
Ketika Yudhoyono mendapat amanah menjadi Presiden untuk kedua kali, maka sejak 20 Oktober 2009 Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah mendeklarasikan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan atas konflik yang masih terjadi di tanah Papua. "Setelah Aceh damai, Papua menjadi pekerjaan rumah dari KIB II ini," kata Velix.
Lima posisi dasar pemerintah bagi Papua adalah, satu, menguatkan kedaulatan NKRI dengan tetap menghormati keragaman dan kekhususan rakyat dan wilayah Papua.
Kedua, menata dan mengoptimalisasi pelaksanaan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, ketiga, melakukan affirmative policies sebagai sebuah diskriminasi positif dan rekognisi atas hak-hak dasar rakyat Papua, seperti akses ke perguruan tinggi bermutu, karier di birokrasi dan TNI/Polri, maupun pengusaha asli Papua.
Keempat, mendesain strategi, kebijakan, dan program, termasuk pembiayaan guna percepatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan rakyat Papua.
Kelima, mengedepankan penghormatan atas HAM dan mengurangi tindak kekerasan, baik yang dilakukan kelompok-kelompok separatis Papua maupun yang dilakukan oleh oknum aparat negara diluar batas kepatutan.
http://www.metrotvnews.com/metromain...i-Dekati-Papua
---------------
Persoalan Papua itu sudah menyangkut kedaulatan NKRI dimana negara asing dan antek-antek LSM-nya sudah mulai berhasil memprovokasi rakyat dan Tetua adat di wilayah itu. Kalau negara sudah begitu, otomatislah pendekatan keamanan menjadi prioritas, dimana kehadiran kekuatan militer harus nyata di tengah masyarakat, dan mengingatkan anasir asing beserta antek-anteknya, agar berfikir 1000 kali kalau mau macam-macam dengan uopaya makar pada NKRI. Tenang dan damai dulu suasana kehidupan rakyat, baru semua program ekonomi dan sosial bisa dijalankan.
Kalau suasana belum kondusif dan damai di wilayah itu akibat kekacauan yang sengaja di rekayasa dan di provokasi oleh anasir asing, percumalah semua kebijakan yang mau dibuat Istana itu. Dan kedamian itu, tentu yang diperlukan kehadiran polisi dan tentara yang menjamin wilayah itu benar-benar sudah aman daripada kekisruhan yang dibuat unsur kekuatana asing di tengah masyarakat Papua.
