Masyarakat Semakin Tidak Percaya Pemerintah

JAYAPURA, KOMPAS.com - Memanasnya situasi Papua akhir-akhir ini dinilai terjadi karena masyarakat Papua semakin tidak percaya dan marah terhadap pemerintah. Kondisi itu dipicu absennya peran pemerintah memberikan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, perekonomian, dan dinilai gagal mewujudkan rasa keadilan.

Hal itu diungkapkan John Jonga, pegiat hak asasi manusia dan aktivis Jaringan Damai Papua di Papua. Masyarakat semakin tidak percaya dan marah karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, ungkapnya. John Jonga menuturkan di kampung-kampung pedalaman Papua, pelayanan dasar bagi masyarakat di bidang sosial pendidikan, kesehatan, tidak berjalan.

Pimpinan daerah lebih sering meninggalkan tempat tugasnya sehingga peran pemerintah tidak dirasakan. Padahal, kondisi Papua yang tertinggal membutuhkan pelayanan pemerintah secara ekstra. Walaupun aturan otonomi khusus itu sudah kuat namun dalam implementasinya bisa dibilang gagal. Aparatur tidak siap, belum mampu, acuh tak acuh. Itu semakin menambah kebencian dan kemarahan rakyat pada pemerintah.

Kebijakan afirmatif bagi masyarakat asli hingga kini sekadar wacana. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat asli di banyak kampung pedalaman tidak ada. Ini ironis karena bupati/wakil bupati telah dijabat orang asli Papua. Situasi Papua yang selalu bergejolak juga terjadi karena ruang untuk berdialog dinilai tertutup.

Dikatakan John Jonga, dalam tradisi masyarakat Papua, saat terjadi masalah, semua pemangku kepentingan akan duduk berdialog bersama mencari solusi. Dialog itu merupakan wujud saling menghargai. Karena itu, pemerintah pusat seharusnya mau membuka pintu selebar-lebarnya untuk berdialog tanpa membatasi pokok bahasan, termasuk tentang status politik.

http://regional.kompas.com/read/2012...aya.Pemerintah

ironis sekali, di daerah penghasil emas terbesar di dunia kehidupan masyarakatnya memprihatinkan, akibat salah pengurus pemerintahannya dan system yang buruk melahirkan benih2 disintegrasi