Nasionalisme DPR: Presidennya Ditekan Asing Cabut Subsidi si Miskin, Kok Malah Senang

SBY di Konprensi G-20 2012 di Mexico


G20 Sentil RI Soal Subsisi BBM, Ini Komentar DPR
Senin, 18/06/2012 14:53 WIB


Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha

Jakarta - DPR RI menilai adanya protes yang dilontarkan forum G20 atas kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan tindakan yang wajar. Pasalnya, pola subsidi yang diberikan pemerintah saat ini merupakan tindakan yang salah karena banyak masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi justru menikmati uang negara untuk masyarakat miskin tersebut. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha kepada detikFinance, di Jakarta, Senin (18/6/2012).

"G20 betul, karena pola subsidi yang diberikan pemerintah salah, karena pola subsidinya pada harga, dimana pola ini membuat subsidi lebih banyak dinikmati orang mampu," tegasnya.

Menurut Satya, inilah letak permasalahan karena berapapun besarnya subsidi yang diberikan pemerintah tidak akan efektif guna membantu masyarakat yang tidak mampu. Hal ini karena pemberian subsidi ini tidak tepat sasaran sehingg tidak dirasakan kalangan tidak mampu (miskin). "Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan dari sisi penerimanya khususnya rakyat miskin," ujarnya.

Apalagi, lanjut Satya, postur subsidi saat ini sudah mencapai 25% dari total APBN Indonesia. "Subsidinya 25% dari total postur APBNkita, sementara postur untuk infrastruktur hanya 10%, ini sangat tidak sehat untuk perekonomian nasional," ungkapnya.

Satya menambahkan pemerintah saat ini harus konsisten untuk menurunkan subsidi ini secara bertahap sebagaimana yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Namun kenyataannya saat ini terkendala dengan adanya rasionalitas politik, karena kondisi masyarakat kita. Untuk itu, kita mendesak pemerintah untuk segera merubah pola subsidi ini," tandasnya.

Sebelumnya, G20 memberikan 3 peringatan kepada pemerintah RI yang tengah menghadiri forum tersebut di Los Cabos, Mexico. Salah satu peringatan itu adalah soal kebijakan pemberian subsidi di sejumlah pos yang dinilai terlalu besar. Indonesia oleh G20 telah diingatkan mengurangi subsidi, karena nilainya yang besar akan memberatkan perekonomian nasional secara keseluruhan.
http://finance.detik..com/read/2012/...r-dpr?f9911013



Gara-gara Subsidi BBM, RI Dapat Peringatan dari G20
Senin, 18/06/2012 12:20 WIB

Jakarta - Sejak tahun lalu G20 membentuk badan khusus untuk memantau implementasi kebijakan ekonomi anggotanya. Indonesia sejauh ini telah mendapat tiga peringatan dari badan tersebut, salah satunya soal subsidi.

Peringatan pertama dari G20 untuk Indonesia adalah soal kebijakan pemberian subsidi di sejumlah pos yang dinilai terlalu besar. Indonesia oleh G20 telah diingatkan mengurangi subsidi, karena nilainya yang besar akan memberatkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

"Saya bertanggung jawab atas kebijakan subsidi. Kalau subsidi untuk rakyat miskin dihapus, itu tidak adil," kata Presiden SBY di sela KTT G20 di Los Cabos, Mexico, Minggu (17/6/2012) malam waktu setempat.

Namun dia sependapat perlunya pengurangan bertahap untuk subsidi BBM. Pemberian subsidi untuk BBM memang kurang tepat sasaran dan seharusnya dicabut sehingga dananya dapat dipindah ke pos anggaran bantuan modal, pendidikan, dan kesehatan bagi rakyat miskin. "Kita tidak menganut Washington Consensus dan neolib. Kita punya garis ekonomi sendiri yang pro rakyat sekaligus menjaga keterbukaan," tambah SBY.

Peringatan yang ke dua dari G20 adalah mengenai iklim investasi. Berlikunya prosedur izin usaha, membuat Indonesia sulit bersaing menarik investor dengan negara-negara lain.

Peringatan kali yang ketiga adalah kurangnya infrastruktur. Perlu ada lebih banyak pembangunan sarana publik bagi pendorong tumbuhnya ekonomi nasional. "Untuk mempercepat realisasi infrastruktur, kita dorong swasta masuk ke sejumlah proyek yang memiliki nilai ekonomis," imbuh SBY.
http://finance.detik..com/read/2012/...gatan-dari-g20

Quote:

Pasal 34 - UUD 1945 (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

----------------



Susahlah jadi anggota DPR kalau tak pernah membaca UUD negerinya sendiri. Sudah jelas, orang miskin itu tanggung jawab penuh negara untuk memeliharanya, memberinya jaminan sosial, memberdayakannya dan menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Jelas semua itu memerlukan duit APBN yang dinamakan subsidi (transfer payment). Kalau Presiden SBY mengingkari amanah UUD 1945 dengan mau saja disuruh-suruh anggota Senior G-20 untuk mencabut subsidi untuk orang miskin, maka otomatislah pembiayaan dalam rangka pelaksanaan isi pasal 34 UUD 1945 itu menjadi terabaikan. Mengabaikan amanah UUD 1945 itu, jelas berarti tidak pro rakyat lagi namanya! Jadi kalau dalam G-20 Summit di Mexico itu, Presiden SBY berani bilang "TIDAK" pada mereka, kalau harus mencabut subsidi untuk kalangan miskin, itu justru yang BENAR. Yang ngawur dan asal 'njeplak yaaa si anggota DPR itulah!