MATARAM--MICOM: Pangkalan TNI Angkatan Laut (AL) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku kalah cepat dengan aksi pengeboman ikan dan pergerakan imigran gelap. Hal itu karena keterbatasan armada kapal yang dimiliki TNI AL.
"Keterbatasan armada memang menjadi kendala bagi kami. Tetapi itu bukan berarti kami tinggal diam," kata Komandan TNI AL Kolonel Marinir Donar Philip Rompas, Jumat (15/6).
Selama ini, sebutnya, NTB merupakan salah satu pintu masuk pelintasan imigran yang hendak meneruskan perjalanan menuju Australia. Mereka kerap kali berlayar menggunakan perahu melalui Selatan Lombok dan Selatan Sumbawa.
Selain itu kejahatan di laut juga kerap terjadi seperti pengeboman ikan. Dua kasus bom ikan dengan dua pelaku beberapa waktu lalu telah dikenakan tindak pidana.
Bahkan lanjutnya di beberapa lokasi juga terjadi abrasi besar seperti di Lombok Timur akibat karang yang hancur sampai ke pesisir pantai, "Dari kondisi lapangan kami menduga itu akibat dari bom ikan," ujar Rompas.
Hanya saja dukungan armada tidak memadai untuk melakukan patroli pengawasan dan pengaman wilayah laut NTB yang begitu luas dan rentan terhadap berbagai tindak kejahatan.
Dari sembilan Pos TNI AL yang tersebar dari Lombok Barat hingga Sape (Kabupaten Bima) ujung paling Timur Pulau Sumbawa beberapa di antaranya tidak memiliki speed boat seperti, Sape, Bima Kolo, Teluk Awang, padahal masing-masing Pos menimal dilengkapi dengan satu unit speed boat kapasitas 80PK. Khusus Pos Maluk Sumbawa Barat rencana akan disumbangkan speed boat ukuran besar oleh PT Newmont Nusa Tenggara.
"Kami kadang meminjam sampan mesin temple milik nelayan jika ada laporan sesuatu yang harus kami tindak lanjuti," katanya.
Selain keterbatasan speed boat ternyata kapal laut (KAL) yang dimiliki dan digunakan untuk patroli selama ini sudah tidak layak karena hanya memiliki kecepatan 12 knot buatan 1996.
Menurut Rompas, perlunya dukungan armada yang memadai juga untuk pengamanan pulau terluar seperti pulau Sepatang (Sophia Louisa)
yang memiliki luas daratan 9 ribu meter persegi saat air laut surut dan terletak sekitar 1 mil dari Selatan Sekotong, Lombok Barat.
Di Sepatang telah dibangun suar, untuk pengawasan antara lain melibatkan warga pesisir melalui pendekatan bendesir (bina desa pesisir).
"Kami titip kepada warga di sana supaya ikut mengawasi dan melaporkan jika ada kejanggalan," pungkas Rompas. (YR/OL-12)
http://www.mediaindonesia.com/read/2...si-Bom-Ikan-da
Indonesia adalah negara maritim tapi saya pemerintah tidak sadar akan hal itu...banyangin gan kita mempunyai lautan yang begitu luas tapi hanya mempunyai 132 kapal perang, harusnya TNI AL yang di bangun terlebih dahulu
"Keterbatasan armada memang menjadi kendala bagi kami. Tetapi itu bukan berarti kami tinggal diam," kata Komandan TNI AL Kolonel Marinir Donar Philip Rompas, Jumat (15/6).
Selama ini, sebutnya, NTB merupakan salah satu pintu masuk pelintasan imigran yang hendak meneruskan perjalanan menuju Australia. Mereka kerap kali berlayar menggunakan perahu melalui Selatan Lombok dan Selatan Sumbawa.
Selain itu kejahatan di laut juga kerap terjadi seperti pengeboman ikan. Dua kasus bom ikan dengan dua pelaku beberapa waktu lalu telah dikenakan tindak pidana.
Bahkan lanjutnya di beberapa lokasi juga terjadi abrasi besar seperti di Lombok Timur akibat karang yang hancur sampai ke pesisir pantai, "Dari kondisi lapangan kami menduga itu akibat dari bom ikan," ujar Rompas.
Hanya saja dukungan armada tidak memadai untuk melakukan patroli pengawasan dan pengaman wilayah laut NTB yang begitu luas dan rentan terhadap berbagai tindak kejahatan.
Dari sembilan Pos TNI AL yang tersebar dari Lombok Barat hingga Sape (Kabupaten Bima) ujung paling Timur Pulau Sumbawa beberapa di antaranya tidak memiliki speed boat seperti, Sape, Bima Kolo, Teluk Awang, padahal masing-masing Pos menimal dilengkapi dengan satu unit speed boat kapasitas 80PK. Khusus Pos Maluk Sumbawa Barat rencana akan disumbangkan speed boat ukuran besar oleh PT Newmont Nusa Tenggara.
"Kami kadang meminjam sampan mesin temple milik nelayan jika ada laporan sesuatu yang harus kami tindak lanjuti," katanya.
Selain keterbatasan speed boat ternyata kapal laut (KAL) yang dimiliki dan digunakan untuk patroli selama ini sudah tidak layak karena hanya memiliki kecepatan 12 knot buatan 1996.
Menurut Rompas, perlunya dukungan armada yang memadai juga untuk pengamanan pulau terluar seperti pulau Sepatang (Sophia Louisa)
yang memiliki luas daratan 9 ribu meter persegi saat air laut surut dan terletak sekitar 1 mil dari Selatan Sekotong, Lombok Barat.
Di Sepatang telah dibangun suar, untuk pengawasan antara lain melibatkan warga pesisir melalui pendekatan bendesir (bina desa pesisir).
"Kami titip kepada warga di sana supaya ikut mengawasi dan melaporkan jika ada kejanggalan," pungkas Rompas. (YR/OL-12)
http://www.mediaindonesia.com/read/2...si-Bom-Ikan-da
Indonesia adalah negara maritim tapi saya pemerintah tidak sadar akan hal itu...banyangin gan kita mempunyai lautan yang begitu luas tapi hanya mempunyai 132 kapal perang, harusnya TNI AL yang di bangun terlebih dahulu
